KALTARABISNIS.CO – Program Keluarga Harapan (PKH) akan mengalami perubahan signifikan pada tahun 2026. Pemerintah secara resmi mengganti sebagian skema lama dengan sistem baru yang berbasis data nasional, menyusul pembaruan data penerima bantuan sosial.
Perubahan Skema PKH 2026
Perubahan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penerima lama mengenai kelanjutan bantuan sosial. Kabar baiknya, PKH tidak dihapus. Namun, kriteria penentuan penerima akan diperbarui. Selama ini, penentuan penerima PKH menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, data tersebut dinilai banyak tidak sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan, di mana ada keluarga yang sudah sejahtera namun masih tercatat sebagai penerima, dan sebaliknya, ada keluarga rentan baru yang belum masuk sistem.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan menerapkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Mulai 2026, hanya keluarga yang masuk kategori rentan berdasarkan data nasional yang berhak menerima PKH. Skema lama tidak akan digunakan lagi.
Evaluasi Ulang Penerima Lama
Bagi penerima PKH lama, perubahan ini tidak berarti bantuan langsung hilang. Status penerimaan akan dievaluasi ulang. Jika data keluarga masih menunjukkan kondisi rentan, bantuan akan tetap dilanjutkan. Namun, jika kondisi ekonomi keluarga sudah membaik, bantuan dapat dihentikan.
Oleh karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima PKH diminta untuk memperbarui data keluarga mereka. Pembaruan data ini menjadi kunci agar bantuan tidak terhenti.
Komponen Bantuan Tetap Ada
Pemerintah memastikan komponen bantuan PKH masih tetap ada dan diberikan berdasarkan kondisi keluarga. Ibu hamil dan balita akan tetap mendapatkan bantuan kesehatan, anak sekolah dari jenjang dasar hingga menengah akan menerima bantuan pendidikan, serta lansia dan penyandang disabilitas juga masih masuk dalam komponen bantuan.
Skema besaran bantuan tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Namun, penyalurannya kini akan lebih terkontrol karena berbasis data tunggal nasional. Jika pada skema lama data penerima dikirim dari daerah ke pusat, sistem baru akan bekerja otomatis melalui sinkronisasi data kependudukan dan sosial ekonomi. Jika keluarga memenuhi kriteria, sistem akan langsung menetapkan status penerima dan menyalurkan bantuan melalui rekening bank atau kartu bantuan sosial.
Dengan cara ini, keluarga tidak perlu mendaftar ulang karena semua ditentukan oleh hasil verifikasi data nasional.
Kendala Transisi dan Solusi
Dalam masa transisi ini, beberapa keluarga mungkin belum menerima pencairan seperti biasanya. Penyebabnya beragam, antara lain data kependudukan yang belum sinkron, nomor induk kependudukan bermasalah, perubahan anggota keluarga yang belum dilaporkan, atau status ekonomi keluarga yang dinilai sudah membaik. Jika salah satu kendala ini terjadi, sistem akan menahan sementara status bantuan hingga data diperbaiki.
Hal terpenting adalah memastikan data keluarga benar dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan kondisi terbaru. Jika ada perubahan pekerjaan atau pendapatan, segera laporkan ke aparat desa. Warga juga disarankan untuk rutin mengecek status bantuan melalui layanan online resmi pemerintah. Jika tidak terdaftar, ajukan pembaruan data melalui desa atau kelurahan.
Langkah sederhana ini akan menentukan apakah keluarga tetap masuk dalam daftar penerima PKH 2026.
Stabilisasi dan Informasi Resmi
Pemerintah menargetkan stabilisasi penuh dalam beberapa bulan awal tahun 2026. Setelah semua data nasional terkonsolidasi, penyaluran PKH akan berjalan normal dan rutin. Dalam masa ini, warga diminta untuk tidak mudah percaya isu liar. Informasi resmi hanya berasal dari Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.
Perubahan PKH 2026 merupakan bagian dari transformasi besar bantuan sosial nasional. Bantuan tidak dihapus, melainkan skema penentuan penerima diperbarui agar lebih adil dan tepat sasaran. Keluarga yang masih tergolong rentan tetap memiliki peluang besar menerima bantuan, dengan kunci utamanya adalah data keluarga yang selalu diperbarui.