Pemerintah terus memperketat penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menerapkan sistem pengelompokan kesejahteraan yang dikenal sebagai desil. Sistem ini memprioritaskan masyarakat pada desil tertentu untuk menerima berbagai program bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Desil merupakan metode pembagian kelompok berdasarkan kondisi ekonomi rumah tangga yang terbagi menjadi sepuluh kategori. Data ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Setiap keluarga ditempatkan pada kategori desil yang berbeda sesuai tingkat kesejahteraan mereka. Semakin rendah angka desil, semakin besar peluang keluarga tersebut untuk mendapatkan bantuan.
Kelompok desil 1 hingga 4 dikategorikan sebagai rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling rendah dan menjadi prioritas utama program perlindungan sosial. Desil 5 masih memiliki peluang menerima bantuan dengan persyaratan tambahan, sementara desil 6 ke atas umumnya tidak menjadi sasaran karena dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil.
Meskipun masuk dalam kategori desil penerima, beberapa kondisi dapat membuat seseorang dinyatakan tidak layak. Kriteria tersebut meliputi status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau memiliki anggota keluarga yang bekerja pada instansi tersebut.
Pengecekan Desil Bansos: Portal BPS Sementara Tidak Tersedia
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan layanan pengecekan desil melalui portal khusus yang dapat diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun, saat ini layanan tersebut tidak dapat diakses di situs BPS. Laman web BPS menampilkan pemberitahuan bahwa halaman sedang dalam tahap pengembangan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Portal pengecekan NIK milik BPS telah ditarik sementara untuk proses pengembangan sistem. Pengguna yang mencoba mengakses laman tersebut hanya akan menemukan pesan yang menyatakan bahwa layanan sedang disempurnakan. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi kapan portal tersebut akan kembali dibuka untuk akses publik. Penarikan layanan ini kemungkinan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem basis data dan integrasi antar platform.
Masyarakat diharapkan bersabar menunggu pengumuman resmi terkait pembukaan kembali layanan pengecekan melalui situs BPS.
Alternatif Pengecekan Melalui Aplikasi Kemensos
Sebagai solusi sementara, pemerintah menyediakan alternatif pengecekan melalui platform resmi Kementerian Sosial (Kemensos) yang tetap dapat diakses kapan saja. Kementerian Sosial menyediakan aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” yang memudahkan masyarakat mengetahui status penerimaan bantuan sekaligus kategori desil mereka.
Aplikasi Cek Bansos dapat diunduh secara gratis dan terhubung langsung dengan basis data DTSEN. Berikut langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi tersebut:
- Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store.
- Buka aplikasi dan lakukan registrasi akun jika belum memiliki.
- Setelah masuk, pilih menu “Cek Bansos”.
- Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan data diri lainnya sesuai permintaan.
- Sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerimaan bansos dan kategori desil Anda.
Aplikasi ini juga menampilkan riwayat pencairan bantuan sehingga penerima dapat memantau perkembangan secara berkala. Pengecekan melalui aplikasi lebih direkomendasikan karena datanya selalu diperbarui sesuai dengan sistem DTSEN terbaru.
Pendaftaran dan Perbaikan Data Bansos
Apabila Anda tidak terekam dalam DTSEN saat dicek melalui aplikasi atau situs resmi, tersedia dua jalur pendaftaran yang dapat ditempuh: pendaftaran online atau offline, sesuai kemudahan akses masing-masing.
Proses verifikasi biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung antrean di masing-masing daerah. Pendaftaran tidak menjamin otomatis masuk sebagai penerima bantuan karena masih harus melalui tahap verifikasi lapangan.
Jika merasa kategori desil yang tercatat tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan perbaikan data. Aplikasi resmi Kemensos juga menyediakan fitur “Usul dan Sanggah” untuk perbaikan data. Caranya adalah dengan memilih menu “Usul Sanggah” setelah masuk ke aplikasi, lalu pilih “Tambah Usulan” dan isi data yang diperlukan.
Proses perbaikan desil membutuhkan waktu antara satu hingga tiga bulan, bahkan bisa mencapai enam bulan pada periode tertentu. Masyarakat disarankan mengajukan perbaikan sedini mungkin agar data sudah diperbarui sebelum periode penyaluran bantuan dimulai. Pemeriksaan berkala juga penting karena status desil dapat berubah mengikuti pembaruan data yang dilakukan pemerintah daerah.