Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengonfirmasi adanya penonaktifan sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mulai 1 Februari 2026. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan agar lebih akurat.
Penyesuaian Data untuk Pemerataan Bantuan
Kebijakan penonaktifan ini merupakan bagian dari siklus rutin pembaruan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa subsidi iuran kesehatan dari negara benar-benar menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai regulasi yang berlaku.
“Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujar Rizzky dalam keterangan resminya, Rabu (4/2/2026).
Melalui pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota nasional secara total, melainkan pergantian posisi antarpeserta berdasarkan validasi terbaru. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keadilan akses kesehatan bagi warga yang masuk dalam basis data kemiskinan terbaru.
Kriteria Peserta yang Bisa Melakukan Aktivasi Kembali
Bagi masyarakat yang status kepesertaannya dinonaktifkan, terdapat mekanisme untuk mengaktifkan kembali status tersebut. Namun, reaktivasi ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan khusus, terutama terkait kondisi ekonomi dan urgensi medis.
Berdasarkan keterangan Rizzky, terdapat tiga kriteria utama peserta yang dapat mengaktifkan kembali status PBI JK mereka:
- Terdaftar sebagai peserta PBI JK yang baru saja dinonaktifkan pada Januari 2026.
- Masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin yang terverifikasi secara nyata di lapangan.
- Merupakan peserta yang mengidap penyakit kronis atau sedang dalam kondisi darurat medis yang dapat mengancam keselamatan nyawa.
Mekanisme Pelaporan Melalui Dinas Sosial
Proses pengaktifan kembali status JKN PBI JK memerlukan koordinasi antara peserta dengan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan wewenang verifikasi data kemiskinan berada di bawah kendali Kementerian Sosial melalui unit kerja di daerah.
“Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan. Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan,” kata Rizzky.
Berdasarkan penjelasan itu, ditegaskan bahwa peran Dinas Sosial sangat krusial dalam rantai birokrasi ini. Setelah verifikasi di tingkat pusat selesai dan dinyatakan lolos, BPJS Kesehatan akan langsung memulihkan status aktif peserta agar hak layanan kesehatannya kembali tersedia di fasilitas kesehatan.
Kemudahan Cek Status Melalui Kanal Digital
Sebagai langkah antisipasi, BPJS Kesehatan mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa status kepesertaannya secara mandiri sebelum jatuh sakit. Tersedia berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses dengan mudah tanpa harus mendatangi kantor cabang secara fisik.
Layanan tersebut meliputi PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga Aplikasi Mobile JKN. Bagi mereka yang sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan bantuan mendesak, tersedia petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) serta petugas PIPP yang kontak dan fotonya terpampang jelas di ruang publik rumah sakit.
“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” ungkap Rizzky.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kesadaran preventif masyarakat dalam mengelola administrasi jaminan kesehatan mereka. Dengan pengecekan lebih awal, kendala administratif saat kondisi darurat dapat diminimalisir sehingga proses pengobatan di rumah sakit dapat berjalan lancar.