Kaltarabisnis.co – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memberikan pernyataan tajam terkait kasus bunuh diri yang menimpa seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk segera menuntaskan akar kemiskinan struktural.
Insiden tragis yang menimpa siswa kelas IV tersebut diduga kuat dipicu oleh tekanan mental akibat ketidakmampuan membeli buku tulis dan pena. Padahal, perlengkapan sekolah tersebut memiliki nilai ekonomi yang relatif sangat rendah, yakni kurang dari Rp10.000.
“Saya menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga soal runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak,” ujar Selly Andriany Gantina dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar VIII ini menilai tragedi tersebut merupakan bukti nyata dari kegagapan negara dalam menjamin hak dasar warga negara. Ia menyoroti bagaimana kebutuhan paling elementer dalam pendidikan justru menjadi penghalang hidup bagi anak bangsa.
Selly menambahkan bahwa dalam struktur keluarga miskin, beban ekonomi sering kali bertumpu pada pundak seorang ibu. Hal ini menempatkan anak-anak pada posisi paling rentan yang menanggung dampak psikologis serta sosial secara langsung.
Secara konstitusional, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin sepenuhnya oleh negara. Namun, Selly melihat adanya biaya tidak langsung (hidden cost) seperti perlengkapan sekolah yang masih memberatkan kelompok masyarakat rentan.
“Tragedi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan,” tegas Selly. Ia mendesak agar sistem pendidikan dipastikan inklusif dan bebas dari beban finansial yang menyingkirkan anak-anak miskin dari harapan hidupnya.
Selly Andriany Gantina juga mengingatkan peran vital instansi terkait, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah tragedi kemanusiaan semacam ini.
Ia mendesak adanya penguatan integrasi program perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial adaptif, jaminan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial. Program ini harus dijalankan secara proaktif berbasis data lapangan, bukan sekadar respons terhadap laporan atau kejadian ekstrem.
Sebagai langkah jangka panjang, negara diminta tidak hanya memberikan bantuan sesaat. Penguatan kapasitas ekonomi keluarga miskin menjadi kunci utama agar rantai kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi di masa depan.